AGENDA

dinas lingkungan hidup

Provinsi Kalimantan Utara

HUTRi73

KALTARA Hattrick. Mendapatkan Adipura, Adiwiyata Dan Nawacita Tantra Award

HLH Seduni- Kegiatan dengan tema Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Kehidupan tersebut, yang diikuti seluruh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi dan Kabupaten, juga dihadiri langsung oleh Wakil Presiden yang dilaksanakan di Provinsi Riau (22/7) lalu, dari 5 Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Utara Hanya Kab. Nunukan dan Kota Tarakan yang meraih penghargaan. Menurut Edy Suharto Kepala BLH “Lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara, hanya Kabupaten Nunukan yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri, SMPN 1 Nunukan dan SDN 2 Nunukan,” “Untuk kriteria penilaian piala Adipura itu banyak, salah satu faktor tertinggi ya masalah pengelolaan sampah, harus sudah menggunakan Sanitary Landfill Nah, Sanitary Landfil itu masih belum diterapkan di kabupaten lainya. Kabupaten Bulungan masih belum menerapkan sistem Sanitary Landfill yang menjadi salah satu kategori penilaian Piala Adipura” tutupnya Selama tiga kali berturut turut penghargaan Adiwiyata Mandiri merupakan Penghargaan Tertinggi yang diberikan kepada sekolah–sekolah yang telah mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional. Sertifikat Adipura sendiri diserahkan langsung oleh Menteri LHK pada Acara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Siak pada Jumat (22/7/2016). Sebelumnya, pada hari yang sama Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyerahkan sebagian utama penghargaan tersebut. Dalam penilaian Nirwasita Tantra Award 2016 terdapat empat tahapan yang mesti dilalui. Untuk penilaian terakhir yakni komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan program yang berwawasan lingkungan. Kaltara sendiri telah menyelesaikan tahap II dalam penilaian. Disampaikan oleh Kepala badan Lingkungan Hidup (BLH), Edi Suharto dalam sesi wawancara, bahwa Kaltara di keikutsertaan perdananya pada tahun 2015 lalu telah mengupayakan yang terbaik dalam mengikuti tiap tahapan yang ditentukan oleh tim penilai independen yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup. (HUMAS BLH).